SCN | KUANSING– Persoalan dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), kembali menjadi sorotan. Pasalnya, baru sehari setelah tim gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak), aktivitas kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM dilaporkan kembali ramai di sekitar SPBU tersebut.

Perkembangan ini tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga menimbulkan perhatian terhadap tindak lanjut dan keterbukaan informasi dari sejumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan maupun penegakan hukum.

Sebelumnya, persoalan dugaan pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU Sako telah beberapa kali diberitakan IntelijenJenderal.com.

Pemberitaan pertama pada 4 November 2026 mengangkat kembali dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi yang disebut semakin marak. Selanjutnya, pada 12 November 2026, media ini kembali menyoroti pelaksanaan sidak gabungan di SPBU tersebut melalui pemberitaan berjudul Sidak Gabungan di SPBU Sako Pangean Disorot, Informasi Diduga Bocor Sebelum Petugas Tiba, Pelangsir BBM Subsidi Menghilang.

Namun, perkembangan terbaru justru kembali dilaporkan oleh narasumber pada Jumat (13/11/2026).

Baru Sehari Setelah Sidak, Aktivitas Kendaraan Kembali Dilaporkan Ramai

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari narasumber di sekitar lokasi, kendaraan yang diduga digunakan untuk melakukan pelangsiran BBM bersubsidi kembali terlihat ramai setelah tim gabungan meninggalkan SPBU.

Narasumber turut mengirimkan rekaman video kepada redaksi yang diklaim memperlihatkan aktivitas kendaraan di sekitar SPBU Desa Sako.

Melalui keterangan yang disampaikan kepada redaksi, narasumber membandingkan kondisi saat sidak berlangsung dengan keadaan setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Menurutnya, ketika petugas gabungan berada di lokasi, antrean kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran tidak terlihat seperti biasanya. Namun, setelah pemeriksaan selesai, aktivitas tersebut dilaporkan kembali ramai.

Informasi dan dokumentasi tersebut menjadi bahan awal bagi redaksi untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Meski demikian, jenis kendaraan, pola pengisian, serta dugaan penyimpangan distribusi BBM masih memerlukan verifikasi langsung dari pihak berwenang.

Konfirmasi kepada Kanit Tipidter, Kasat Reskrim hingga Polda Riau Belum Mendapat Tanggapan

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, ATHIA dari redaksi IntelijenJenderal.com telah melakukan upaya konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada sejumlah pejabat kepolisian.

Pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 15.42 WIB, redaksi menyampaikan konfirmasi kepada Kanit Tipidter Polres Kuansing, IPDA Geraldo Ivanco Pandelaki, S.Tr.K.

Konfirmasi tersebut mempertanyakan apakah Unit Tipidter telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, bagaimana hasil tindak lanjut sidak gabungan, serta apakah informasi dan rekaman video terbaru dapat menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, sekitar pukul 17.19 WIB pada hari yang sama, redaksi juga menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Kasat Reskrim Polres Kuansing, AKP Gerry Agnar Timur, S.Tr.K., S.I.K., M.H.

Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan langkah penyelidikan, kemungkinan pengisian BBM berulang, penimbunan, pemindahan BBM, hingga kemungkinan pemeriksaan terhadap pengelola SPBU apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Tidak hanya kepada jajaran Polres Kuansing, redaksi juga telah menyampaikan konfirmasi kepada Kabag Humas Polda Riau, Kombes Pol. Akmadi, S.I.K., pada Jumat (13/11/2026).

Melalui pesan tersebut, redaksi meminta perhatian dan arahan Kapolda Riau agar penanganan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU Sako tetap menjadi perhatian, termasuk kesinambungan pengawasan di tengah pergantian Kapolres Kuansing.

Namun, hingga Sabtu sore (14/11/2026), redaksi belum memperoleh tanggapan maupun klarifikasi dari ketiga pejabat tersebut.

Klarifikasi kepada Pengelola SPBU dan Diskopdagrin Juga Belum Diperoleh

Upaya memperoleh penjelasan juga dilakukan kepada pihak pengelola SPBU Desa Sako.

Pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 15.34 WIB, ATHIA menyampaikan konfirmasi kepada Rosman selaku Manajer SPBU Desa Sako.

Redaksi meminta penjelasan mengenai penerapan pembatasan pengisian BBM bersubsidi, pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang, pencatatan transaksi, penggunaan CCTV, serta langkah pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Namun, hingga Sabtu sore, belum ada tanggapan yang diterima redaksi.

Hal serupa juga terjadi dalam upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Kuantan Singingi, Drs. Mansur, M.M.

Awalnya, redaksi berupaya meminta klarifikasi kepada pejabat yang sebelumnya diketahui menjabat sebagai kepala dinas. Namun, melalui komunikasi pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 17.50 WIB, redaksi memperoleh informasi bahwa jabatan Kepala Diskopdagrin saat ini dijabat oleh Mansur.

Setelah memperoleh informasi tersebut, ATHIA berupaya mendapatkan nomor kontak yang bersangkutan melalui beberapa narasumber.

Dalam prosesnya, redaksi menerima beberapa nomor WhatsApp yang disebut sebagai kontak Kepala Diskopdagrin. Konfirmasi kemudian disampaikan melalui nomor-nomor tersebut, termasuk nomor yang tercantum sebagai kontak resmi di Google.

Akan tetapi, hingga Sabtu sore, upaya tersebut belum menghasilkan klarifikasi. Salah satu nomor yang diperoleh menunjukkan status pesan centang satu, sementara nomor lainnya menunjukkan centang dua, tetapi belum ada tanggapan.

Dalam permintaan klarifikasi tersebut, redaksi mempertanyakan hasil pemeriksaan Diskopdagrin saat sidak gabungan, kemungkinan temuan pelanggaran, pemeriksaan administrasi penyaluran BBM, serta langkah pengawasan dan tindakan administratif yang dapat dilakukan apabila ditemukan penyimpangan.

Dua Personel Kejaksaan yang Disebut Mengikuti Sidak Juga Telah Dikonfirmasi

Tidak berhenti pada instansi kepolisian dan Diskopdagrin, redaksi juga berupaya meminta penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Dalam penelusuran awal, redaksi memperoleh informasi dari salah seorang sumber internal bahwa unsur Kejaksaan yang mengikuti sidak gabungan tersebut berasal dari bidang Intelijen.

Sumber tersebut kemudian mengarahkan redaksi untuk meminta klarifikasi kepada Kasi Intelijen Kejari Kuansing, Sunardi Efendi, S.H.

Pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 17.13 WIB, ATHIA menyampaikan konfirmasi mengenai bentuk keterlibatan Kejaksaan, kemungkinan temuan dalam sidak, serta mekanisme koordinasi apabila ditemukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Namun, hingga Sabtu sore, belum diperoleh tanggapan.

Redaksi kemudian kembali berkomunikasi dengan sumber internal tersebut untuk menanyakan kemungkinan pejabat lain dari Kejaksaan yang ikut dalam kegiatan sidak.

Dari komunikasi lanjutan itu, redaksi memperoleh informasi bahwa selain Kasi Intelijen, terdapat personel bernama Handika Iqbal dari bidang Intelijen yang disebut turut mengikuti sidak gabungan.

ATHIA kemudian kembali menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Handika Iqbal melalui WhatsApp dengan substansi pertanyaan yang sama mengenai keterlibatan Kejaksaan, hasil pengawasan, dan kemungkinan tindak lanjut apabila ditemukan bukti awal pelanggaran.

Hingga Sabtu sore, pesan tersebut telah terkirim, tetapi belum memperoleh tanggapan.

Dengan demikian, dua personel bidang Intelijen Kejari Kuansing yang disebut mengikuti sidak telah diupayakan konfirmasinya oleh redaksi.

Ada Apa dengan Pengawasan dan Tindak Lanjut Sidak?

Belum diperolehnya klarifikasi dari sejumlah pihak tersebut tentu menjadi perhatian redaksi, terutama ketika persoalan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Sako kembali dilaporkan setelah sidak gabungan berlangsung.

Redaksi menegaskan bahwa upaya konfirmasi dilakukan bukan untuk menyudutkan institusi maupun pejabat tertentu, melainkan untuk memperoleh penjelasan resmi, memastikan keberimbangan pemberitaan, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi sesuai kewenangannya.

Namun, persoalan ini juga tidak semestinya berhenti pada kegiatan pemeriksaan sesaat.

Apabila benar terdapat kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang, pemindahan BBM, atau praktik lain yang menyimpang dari ketentuan, maka diperlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pola distribusi, transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat.

Pengawasan yang efektif semestinya mampu memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukan, bukan hanya ketika petugas melakukan pemeriksaan di lokasi.

Kapolda Riau, Kejaksaan, dan Pertamina Patra Niaga Diharapkan Turun Tangan

Menyikapi perkembangan tersebut, redaksi menilai perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pimpinan institusi terkait.

Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini serta memastikan jajaran Polres Kuansing melakukan pendalaman secara profesional dan berkelanjutan.

Selain itu, redaksi juga berencana melanjutkan upaya konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Kasi Pidsus Kejari Kuansing, Rizky Al Ikhsan, S.H., M.H., serta Kasi Pidum, Dewi Shinta Dame Siahaan, S.H., M.H., guna memperoleh penjelasan mengenai aspek kewenangan dan mekanisme penanganan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Pihak Pertamina Patra Niaga juga diharapkan memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Desa Sako, termasuk memastikan kepatuhan pengelola terhadap ketentuan distribusi yang berlaku.

Narasumber Siap Terus Memberikan Informasi dan Dokumentasi

Di sisi lain, sejumlah narasumber yang selama ini aktif menyampaikan informasi kepada redaksi menyatakan akan terus memberikan keterangan dan dokumentasi lanjutan terkait dugaan aktivitas penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU Desa Sako.

Mereka juga mempertanyakan belum adanya tanggapan dari sejumlah pihak yang telah dikonfirmasi redaksi.

Menanggapi hal tersebut, ATHIA menyampaikan bahwa redaksi akan tetap melakukan pendalaman, mengumpulkan informasi tambahan, serta menempuh jalur konfirmasi kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan.

Redaksi juga menegaskan bahwa setiap informasi, rekaman video, maupun keterangan narasumber tetap akan ditempatkan sebagai bahan penelusuran dan tidak serta-merta dianggap sebagai bukti final adanya tindak pidana.

Persoalan BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penggunaan anggaran negara. Karena itu, transparansi pengawasan, kejelasan tindak lanjut sidak, serta keterbukaan informasi dari instansi terkait menjadi hal yang patut diperhatikan.

Publik kini menunggu: apakah dugaan aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU Sako benar-benar akan ditelusuri hingga tuntas, atau pengawasan hanya terlihat ketika petugas berada di lokasi?

IntelijenJenderal.com akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, serta hak jawab kepada Polres Kuansing, Polda Riau, Kejari Kuansing, Diskopdagrin Kuansing, pengelola SPBU Sako, Pertamina Patra Niaga, dan seluruh pihak terkait.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini disusun pada Sabtu (14/11/2026), sejumlah pihak yang telah dihubungi belum memberikan tanggapan atau klarifikasi. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab. Dugaan aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi yang diberitakan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh instansi berwenang.(red)