Soal Jalan Rusak di Rohil, Begini Respon Gubernur Riau Edy Nasution

Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution dengan latar belakang jalan Lintas Mahato Simpang Manggala, Kabupaten Rokan Hilir

SATUCERITANEWS.COM |Pekanbaru -  Gubernur Riau Edy Nasution merespons pemberitaan salah satu media online tayang pada hari Kamis (25/1/2024) dengan judul "Terkait Jalan Rusak Lintas Mahato Simpang Manggala, Pemprov Riau Jangan Sampai Tutup Mata"

Menurut Gubri fenomena kerusakan jalan ini harus ada solusinya.

"Persoalan jalan seperti ini kedepan harus ada jalan keluarnya. Mungkin perlu diidentifikasi dan diiventarisasi jumlah kendaraan perusahaan mana saja yang melebihi tonase yang paling banyak menggunakan jalan tersebut. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dihitung secara cermat dan perlu dibicarakan dengan kawan kawan di DPRD untuk dikeluarkan Perda tentang kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan perusahaan ini. Dangan demikian perusahaan yang diduga telah ikut andil sebagai penyebab terbesar dalam rusaknya jalan ini, diwajibkan ikut membiayai perbaikan jalan dengan hitungan yang adil dan proporsional", kata Gubri, Edy Natar Nasution, Jumat (26/1/2024) kepada media ketika dimintai responnya terkait banyaknya jalan Provinsi yang rusak.

Dikatakan Edy Nasution, sudah tidak rahasia umum lagi bahwa salah satu penyebab kerusakan jalan provinsi yang terjadi di wilayah Rokan Hilir atau di wilayah lain adalah kendaraan kendaraan besar yang mengangkut material melebihi tonase yang tidak sebanding dengan kekuatan konstruksi jalan yang ada.

"Masak enak saja, diduga mereka yang banyak menyebabkan kerusakan jalan, giliran perbaikan sepenuhnya tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah daerah dengan menggunakan APBD, sementara APBD kita sangat terbatas. Ga adil kan?" lanjut Edy Nasution.

"Padahal begitu banyak perusahaan yang diduga tidak memiliki HGU namun tetap beroperasi dan hingga kini mereka menikmati hasilnya tanpa membayar pajak," tutur Edy kesal.

Imbasnya masyarakat yang taat bayar pajak justru yang dirugikan atas kerusakan jalan tersebut.

"Masyarakat yang selama ini taat membayar pajak malah yang sangat dirugikan atas dampak kerusakan ini," imbuh mantan Danrem 031 Wirabima ini.

Menurut Edy hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, harus dicarikan solusinya secara adil.

"Kedepan hal ini tidak boleh lagi dibiarkan, satgas terpadu yang akan diperluas dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai APH (Aparat Penegak Hukum) harus mengambil langkah hukum yang nyata", pungkas Edy Natar.

Melansir salah satu media online tersebut masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah pada sejumlah titik di Jalan Lintas Mahato – simpang menggala, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Apalagi hingga kini belum terlihat itikad baik dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Menurut Ketua IPMKP (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pujud) Pekanbaru, Mahardika Amrin mengatakan bahwa keberadaan infrastruktur jalan memiliki peran sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Karena itu merupakan akses utama transportasi masyarakat dari dan ke daerah ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan modal yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang terutama dalam sektor perekonomian,” jelasnya.

Melihat kondisi terkini ruas jalan di Kecamatan Pujud yang sudah parah, IPMKP menyampaikan kekecewaannya pada Pemerintah Provinsi karena seakan menutup mata dan tidak peduli dengan pembangunan daerahnya.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau, terkhusus di Bidang PU untuk menanggapi kondisi jalan yang sudah lama rusak.(ril)