PHR Dicecar di Kandang Sendiri, Pemuda Rumbai Murka : Dari 1 Dolar Per Bulan Hingga Tuntutan PI 35% Riau Muak Jadi Sapi Perahan

SCN | PEKANBARU, - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) diserbu gelombang amarah pemuda Riau, hari ini. Tiga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Rumbai (Rumbai, Rumbai Timur, dan Rumbai Barat) turun ke jalan, tepat di markas PHR, menuntut keadilan finansial dan sosial yang dianggap telah lama diinjak-injak oleh operator Blok Rokan tersebut.

Pemicu utama aksi ini adalah fakta mencengangkan yang viral di publik: klaim bahwa bagi hasil minyak (Participating Interest/PI) untuk Riau dari perut bumi sendiri setara dengan "satu dolar per bulan". Bagi massa aksi, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol perlakuan 'sapi perahan' terhadap Provinsi Riau.
Pembagian Hasil "Pengkhianatan Fiskal"

Massa KNPI dengan tegas menuding pembagian keuntungan minyak saat ini sebagai bentuk "pengkhianatan fiskal." Provinsi Riau yang menyumbang 30-40% produksi minyak nasional hanya menerima 15,5% dari bagi hasil, sementara pemerintah pusat menggenggam 84,5%.

"Bagaimana mungkin, daerah yang menghasilkan minyak terbesar, yang menanggung dampak lingkungan dan sosial, hanya mendapat sisanya? Kontribusi kami untuk negara bernilai triliunan, tetapi kontribusi PHR kepada kami seolah hanya bernilai receh '$1 per bulan'!" pekik orator aksi.

Dalam surat tuntutan aksi damai yang terlampir, para pemuda menyampaikan empat poin inti yang harus dipenuhi PHR tanpa kompromi:

1. PI Naik Drastis ke 35%: KNPI mendesak agar PI Provinsi Riau segera dinaikkan hingga 35%, karena mereka merasa selama ini PHR beroperasi tanpa memberikan "keuntungan" nyata kepada daerah.

2. Akhiri Monopoli dan 'Arisan' LBD: Transparansi total pada Lingkungan dan Pemberdayaan Daerah (LBD) harus dilakukan. Massa menuntut praktik "sistem arisan" di hulu rokan dihentikan, dan daftar perusahaan pemenang LBD harus dibuka secara transparan kepada publik.

3. Wajib Serap Tenaga Kerja Lokal: PHR dituntut untuk bertanggung jawab atas tingginya pengangguran di sekitar wilayah operasinya dengan secara serius membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga lokal.

4. Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial: PHR diminta untuk memberikan kompensasi dan kepedulian yang setara dengan besarnya "dampak sosial dan lingkungan" yang ditimbulkan operasinya di Riau.

*Pilihan Tunggal: Beri Hak Riau atau Enyah!*

Aksi yang dikoordinir oleh perwakilan tiga KNPI Rumbai (Aditya Permana, Yogi Devfano, dan Gusman Angga Riawan) ini mencapai titik didihnya dengan ultimatum keras.

"Kami datang ke kantor PHR yang dibangun di atas tanah kami sendiri! Jika tuntutan kami, yang mewakili keadilan masyarakat Riau, tidak diindahkan—jika kalian terus menganggap kami lemah—maka pilihan kalian hanya satu," teriak massa.

"Bayar hutang sejarah dan hak-hak kami! Jika kalian tidak mampu memberikan PI 35% dan menjamin kesejahteraan rakyat Riau, maka enyahlah! Pergi dari Bumi Lancang Kuning!"

Aksi hari ini merupakan puncak kekecewaan publik Riau terhadap janji alih kelola Blok Rokan yang diharapkan membawa berkah, namun justru dipersepsikan membawa lara. (***)