Ketua KNPI Riau Fuad Santoso Kritik Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Soal Defisit Anggaran, Bisa Ciptakan Kegaduhan Politik

Ketua KNPI Riau Fuad Santoso SH.MH

SCN | PEKANBARU — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Fuad Santoso, angkat suara menanggapi pernyataan kontroversial Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, yang menyebut kondisi keuangan daerah bukan mengalami defisit, melainkan kekurangan atau bahkan "kehilangan anggaran".

Video pernyataan Edi yang beredar luas di media sosial itu memicu polemik baru di tengah kekhawatiran publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam video berdurasi kurang dari dua menit tersebut, Edi Basri menyampaikan bahwa kegagalan anggaran bukan semata karena teknis pengelolaan, tetapi mencerminkan lemahnya kompetensi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia bahkan menyebut istilah "mismanagement" sebagai akar persoalan.

"Kalau defisit itu hanya 3 sampai 5 persen. Tapi kalau di atas itu, itu namanya kehilangan anggaran. Ini bukan sekadar soal tata kelola, tapi soal kompetensi. Pemerintah harus berkompeten. Seperti kami di DPRD ini, kami berkompeten," kata Edi dalam cuplikan video yang viral tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua KNPI Riau Fuad Santoso menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai pernyataan Edi bukan hanya tidak produktif, tetapi juga berpotensi menciptakan kegaduhan politik yang kontraproduktif di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak stabil.

“Pernyataan Pak Edi Basri justru terkesan melempar tanggung jawab. DPRD bukan penonton, mereka adalah bagian dari sistem yang sama. Kalau ada masalah anggaran, tanggung jawab itu milik bersama, bukan hanya eksekutif,” ujar Fuad, Senin (7/7/2025), di Pekanbaru.

Fuad menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran, maka DPRD seharusnya turut bertanggung jawab karena ikut membahas dan menyetujui APBD.

“Jika memang sudah lama tahu ada mismanagement, mengapa baru sekarang diungkapkan secara terbuka dan cenderung menyudutkan? Lalu selama ini, apa fungsi pengawasannya?” tanya Fuad secara kritis.

Fuad juga mengingatkan bahwa di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah yang semakin kompleks, publik membutuhkan kolaborasi nyata antar-lembaga, bukan sekadar saling menyalahkan yang memperuncing ketegangan politik di ruang publik.

"Rakyat Riau tidak butuh polemik. Mereka butuh solusi. Saatnya DPRD dan Pemerintah Provinsi duduk bersama, membuka komunikasi yang jujur dan terbuka demi mencari jalan keluar dari krisis anggaran yang ada," tegas Fuad.

KNPI Riau, lanjutnya, akan terus mendorong terciptanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Riau yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.(rl)