Material Timbunan Perumahan Mewah Dipekanbaru Diduga Berasal dari Galian C Illegal

SATUCERITANEWS.COM |PEKANBARU – Menjadi sorotan terkait dugaan timbulnya dampak lingkungan yang menimbulkan kecaman keras dari warga. Sumber masalah karena banyaknya truk pengangkut material dan tanah timbun (timeks) untuk proyek pembangunan Perumahan Citraland di RT 04/RW 08 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai.

Sedih dan derita yang dirasakan seorang warga mencuat setelah dirinya mengadukan nasib lingkungan di tempat ia tinggal telah di rusak bahkan terus beroperasi.

"Jalanan kami berlubang dan rusak, debu setiap truk lalu-lalang pasti terhirup. Bukan satu atau dua truk! kalau mereka operasi bisa ratusan truk dalam satu hari," jelas warga, enggan namanya disebut.

Belakang ia sempat singgung soal material yang diangkut untuk proyek Citraland.

Setelah itu, ia juga meminta pihak terkait untuk segera turun dan melihat kondisi di daerahnya tersebut.

Kemudian, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut. Awak media berhasil menghimpun sejumlah informasi.

Seorang supir truk pengangkut material untuk proyek Citraland membeberkan sumber pengambilan material ini.

"Ini timeks bang, kami ambil dari Sungai Pinang," jelas sang supir sambil menyebut nama pengusaha quarry.

Sementara pihak Citraland (orang lapangan) bernama Sumadi menyampaikan tak tau saat ditanyakan perihal sumber material.

"Sumbernya saya gak tau, kami terima aja disini. Materialnya timeks, kita hitung harga perkubik kurang lebih Rp100.000," jelasnya, Senin (1/4) sore hari saat dihubungi awak media.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 161 telah menegaskan, 'Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.00,00 (seratus miliar rupiah).

Sementara bagi pelaku usaha tambang ilegal (tak berizin) sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100 miliar.(ril/tim)