Diduga Honor Bimtek KPPS Pekanbaru Disunat Untuk Biaya Hotel, Ini Kata PLT Sekretaris KPU

Ilustrasi

SATUCERITANEWS.COM |Pekanbaru - Polemik terkait garda terdepan pemilu 2024, yakni anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu Serentak (KPPS). Akhir-akhir ini banyak viral di media sosial, baik terkait snack dan pembayaran honor menjadi dilema masyarakat dan 5.7 Juta anggota KPPS di seluruh Indonesia.

Demikian halnya di kota Pekanbaru, keanehan dan kejanggalan terjadi saat pembayaran honor transportasi bagi anggota KPPS.

Hal ini terjadi karena diduga ada pemotongan honor dari anggota KPPS. Honor KPPS untuk Pelantikan sebesar Rp.50.000,- dan honor untuk Bimtek Rp.150.000,- dengan total Rp.200.000,-. Namun KPU kota Pekanbaru diduga memangkas sebesar Rp.15.000,-  untuk menutupi biaya hotel.

Pemotongan biaya hotel tersebut untuk pelaksanaan Bimtek bagi 19.404 anggota KPPS kota Pekanbaru.

Seorang anggota Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) yang enggan disebut nama, mengungkapkan bahwa pemotongan tersebut sudah langsung dilakukan oleh KPU Pekanbaru.

"Karena Bimtek kita laksanakan di hotel, maka informasi yang kita dapat dari KPU Pekanbaru ada pemotongan Rp.15.000,- untuk menutupi biaya  bimtek," katanya, mengingat perkataan Ketua PPK saat Bimtek di salah satu hotel Pekanbaru pada 27 Januari 2024 lalu.

Seorang anggota KPPS inisial RA menyampaikan telah mengambil honor dengan total Rp.185.000,-.

"Totalnya Rp.185.000,- bang, ada dua form yang kita tanda tangani, form untuk honor pelantikan Rp.50.000,- dan Bimtek Rp.135.000,-," terangnya,  Kamis (8/2).

PLT Sekretaris KPU kota Pekanbaru Kurnia saat dihubungi melalui selulernya mengatakan bahwa anggaran KPU kota Pekanbaru sifatnya global.

"Jadi setelah dihitung dapatlah angka ril (pastinya) yang akan dibagikan kepada KPPS dari 2.772 TPS yang ada di Pekanbaru sejumlah Rp.185.000,-/orang. Tidak benar ada pemotongan Rp.15.000,- untuk biaya hotel pada saat bimtek," ujarnya.

Sementara salah seorang Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap meminta jajarannya tidak 'bandel' mempermainkan anggaran untuk KPPS. Hak-hak untuk petugas KPPS seperti uang transportasi dan makan, tidak boleh diutak-atik.

"Terkait dengan Bimtek (KPPS) hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumatera Utara jangan terjadi, khususnya di Kota Medan," kata Parsadaan seusai melakukan peninjauan Gudang Logistik KPU Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/1/2024).

Parsadaan menekankan, segala hal yang berkaitan dengan KPPS sudah ada aturannya. Seperti, uang transportasi maksimal senilai Rp150 ribu.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan (sampai kurang). Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan, sudah kita berikan dalam anggaran," ucap Parsadaan.

Kemudian, Parsadaan membeberkan, KPU Pusat sudah menganggarkan Rp5 triliun untuk kebutuhan 5,7 juta petugas KPPS. Oleh sebab itu, hak-hak ujung tombak KPU di 820.161 TPS tersebut harus dijaga.

Ketua KPU kota Pekanbaru, Anton Mercianto masih belum merespon konfirmasi, hingga berita ini ditayangkan.(red)