DPRD Kota Pekanbaru Sahkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Selasa (24/1). Dengan adanya perda tersebut, Pemko Pekanbaru telah memiliki payung hukum dalam mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang akan diresmikan pada Juni 2023 mendatang.

Indra Pomi Nasution, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam optimalisasi sanitasi. Dengan adanya pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dan berkesinambungan, maka segala kendala teratasi. Hal ini menjadi bukti hadirnya Pemko Pekanbaru dalam memberikan perlindungan dan pengendalian kualitas hidup penduduk.

Pemko Pekanbaru membutuhkan payung hukum dalam mengoperasikan IPAL, sehingga Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik disahkan. Dalam perda tersebut dibahas tentang pihak-pihak yang wajib menyambungkan saluran air limbah dari rumah warga ke IPAL, serta pelanggan prioritas seperti hotel dan mal.

Pada tahap pertama, sebanyak 3.000 saluran rumah dibangun untuk disambungkan ke jaringan IPAL. Sambungan perdana ini gratis dan dibiayai dari APBN, Pemko Pekanbaru, dan Pemprov Riau.

Tarif pengelolaan IPAL tidak berbentuk retribusi, melainkan akan diubah menjadi jasa layanan yaitu berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik disahkan, Pemko Pekanbaru mulai melakukan sosialisasi dan membahas terkait SR IPAL ini kepada pelanggan skala prioritas.

Ginda Burnama, S.T., M.T politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan bahwa akan ada perda baru lagi yang akan mengatur terkait retribusi yang harus dibayar oleh para pelanggan.

"Untuk sementara ini operasional sudah bisa mulai dijalankan, karena secara hukum sudah ada. In Sya Allah, ke depannya ini akan dibentuk lagi perda retribusinya,'' terang Ginda.

Ranperda ini merupakan aktualisasi dari pembahasan rancangan perubahan atas Perda No 11 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah. Advertorial